Advokasi Hak-Hak Perempuan

M. Yasir Alimi, dkk., MYA (1999) Advokasi Hak-Hak Perempuan. In: Advokasi Hak-Hak Perempuan. LKIS x The Asia Foundation, Yogyakarta. ISBN 979-8969-64-3

Text (Advokasi Hak-Hak Perempuan) Advokasi hak-hak perempuan.pdf Restricted to Registered users only until 9 July 2024. Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Hari Minggu, 16 Mei 1999 yang lalu, peme�rintah Kuwait mengumumkan: mulai tahun 2003, kaum perempuan di negara Islam ini diijinkan mengikuti pemilu (baik hak memilih maupun dipilih). Lniiah salah satu "revolusi penting" yang terjadi di negara Timur Tengah sebagai respon terhadap tuntutan dem okratisasi, sekaligus m engakhiri penindasan dan pengingkaran terhadap hak-hak politik perempuan. Kebijakan pemerintah Kuwait itu, tentu, jauh lebih maju daripada misalnya Arab Saudi, Oman, Qatar, Bahrain dan Brunei Darussalam yang — sejauh ini — belum mengakui hak-hak politik perem�puan, bahkan belum mengijinkan berdirinya partai politik. Namun, pengakuan terhadap hak�hak politik perempuan sesungguhnya hanya m erupakan satu persoalan aw al, sem entara praktek politik sebagai upaya implementasi dari pengakuan itu merupakan persoalan lain yang seringkali jauh lebih rumit. Sebagai contoh, meski sudah sejak Pemilu 1955 perempuan di Indone�sia sudah mempunyai hak pilih sebagaimana kaum laki-laki, namun hak perempuan untuk menjadi presiden masih belum diakui secara luas.

Actions (login required)

View Item